Jasa Rumah Bersalin Akan Dipajaki, Biaya Melahirkan Akan Tambah Mahal

Selain sembako dan jasa pendidikan, pemerintah akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pelayanan kesehatan medis, khususnya jasa rumah bersalin. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan biaya melahirkan bakal tambah mahal.

Rencana pengenaan pajak tersebut tertuang dalam draft Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pada Pasal 4A Ayat 3 dijelasakan, jasa pelayanan kesehatan medis yang terdapat dalam poin A dihapus dari jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Artinya, jasa pelayanan kesehatan medis, termasuk jasa rumah bersalin bakal dikenai pajak.

Terkait rencana tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, masuknya jasa rumah bersalin sebagai objek PPN akan mengakibatkan biaya persalinan meningkat.

"Masuknya objek barang yang kena PPN akan akibatkan biaya jasa bersalin naik dan rumah sakit swasta yang paling terdampak," kata Bhima kepada MNC Portal Indonesia.

Dia mencontohkan, kisaran biaya bersalin normal antara Rp2 juta hingga Rp15 juta. Jika biaya persalinan sebesar Rp2 juta dikenakan PPN 12 persen maka akan menjadi Rp2.240.000 atau ada tambahan Rp240.000 dari PPN.

"Ini kan signifikan sekali. Padahal yang bersalin di RS swasta bukan hanya kelompok menengah ke atas tapi juga bawah," ucapnya.

Menurut dia, filosofi pajak tersebut tidak menjunjung rasa kemanusiaan karena mengejar objek kesehatan. Harusnya, sektor kesehatan diberikan stimulus pada saat pandemi maupun pasca pandemi.

"Jangan cari pemasukan pajak dari kesehatan kurang bijak," ucapnya. (Inews.id)